Dulmajid, Muhamad (2023) Perspektif Hak Asasi Manusia atas Penerapan Sanksi Pelanggaran Hukum dalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_171120005_Cover.pdf Download (115kB)
	Teks S_HTN_171120005_Lampiran Depan.pdf Download (532kB)
	Teks S_HTN_171120005_Bab I.pdf Download (195kB)
	Teks S_HTN_171120005_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (275kB)
	Teks S_HTN_171120005_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (220kB)
	Teks S_HTN_171120005_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (206kB)
	Teks S_HTN_171120005_Bab V.pdf Download (154kB)
	Teks S_HTN_171120005_Daftar Pustaka.pdf Download (165kB)

Abstrak

Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara di suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang”, lalu dalam pasal 28E poin ketiga berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Perumusan masalah dari penelitian ini: 1) Apa bentuk sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? 2) Bagaimana perspektif HAM penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pedapat di muka umum? Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 2) Untuk mengetahui perspektif HAM penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pedapat di muka umum. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normative. Penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Kesimpulannya: Berkaitan dengan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada demonstran yang membawa senjata tajam dalam unjuk rasa, yaitu merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan UU RI dahulu No 8 Tahun 1948 yang menyebutkan: sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun jika membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak. Dan Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab merupakan implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak sipil atau hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Warga negara (masyarakat) dalam menggunakan hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum harus dapat dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab, bebas artinya segala ide, pikiran atau pendapat dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 341 Hukum bangsa
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	07 Des 2023 03:44
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:07
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13915

Actions (login required)

Lihat Item