Amsor, Nurul (2023) Perbandingan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria (Studi Komparatif) Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120063_Cover.pdf Download (91kB)
	Teks S_HTN_191120063_Lampiran Depan.pdf Download (484kB)
	Teks S_HTN_191120063_BAB I.pdf Download (298kB)
	Teks S_HTN_191120063_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (288kB)
	Teks S_HTN_191120063_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (478kB)
	Teks S_HTN_191120063_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (440kB)
	Teks S_HTN_191120063_BAB V.pdf Download (91kB)
	Teks S_HTN_191120063_Daftar Pustaka.pdf Download (332kB)

Abstrak

Mahkamah Konstitusi di setiap negara memiliki fungsi dan kewenangan yang beragam, namun setiap MK pasti memiliki kewenangan yang fundamental berupa Pengujian Undang-undang (Judicial Review). Meski demikian Pengujian Undang-undang oleh MK di setiap negara memiliki perbedaan dalam beberapa Aspek, seperti pengujian yang dilakukan oleh MK Austria yang bukan hanya menguji undang-undang yang telah di sahkan saja, namun juga dapat menguji Rancangan undang-undang (Abstrak Review). hal ini bertolak belakang dengan MK Indonesia yang hanya dapat menguji undang-undang yang telah di sahkan saja. Termasuk aspek Legal Standing, sifat putusan, dan beberapa aspek lainnya. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah fungsi dan kewenangan MKRI berdasarkan UU 24 Tahun 2003? 2) Bagaimanakah fungsi dan kewenangan MK Austria berdasarkan Federal Constitutional Law (B-VG) Tahun 1920? 3) Bagaimanakah perbandingan pengujian undang-undang antara MK RI dan MK Austria dalam aspek kewenangan dan kelembagaan? Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui fungsi dan kewenangan MKRI berdasarkan UU 24 Tahun 2003. 2) mengetahui fungsi dan kewenangan MK Austria berdasarkan Federal Constitutional Law (B-VG) Tahun 1920, 3) mengetahui perbandingan pengujian undang-undang antara MKRI dan MK Austria dalam aspek kewenangan dan kelembagaan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Komparatif (Comparatif Approach), serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan: 1) Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 MKRI memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban antara lain; a. Judicial Review, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara dan dalam keadaan tertentu Mahkamah konstitusi dapat memberikan tafsiran terhadap UUD 1945, c. Memberikan sanksi terhadap partai politik, d. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutuskan pencabutan jabatan presiden atau wakil presiden atas dugaan DPR. 2) Verfassungsgerichtshof lembaga peradilan khusus yang menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Fungsinya termasuk pengujian undang-undang, legalitas peraturan, penafsiran konstitusi, dan menangani sengketa pemilihan umum, pelanggaran Konstitusi, serta sengketa antar lembaga negara. 3) meskipun keduanya sama-sama memiliki kewenangan Judicial Review, namun VfGH memiliki keluasan dalam beberapa aspek, termasuk Aspek metode Pengujian, Legal Standing, dan juga dalam beberapa keputusan VfGH dapat mewajibkan Sektor Federal dan gubernur Provinsi untuk menjadi Eksekutornya, dan hal ini tidak terdapat di Mahkamah Konstitutisi Indonesia.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Perbandingan, Kewenangan, Undang-undang, Pengujian, Mahkamah Konstitusi
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	28 Nov 2023 04:06
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:13
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13809

Actions (login required)

Lihat Item