Aulia, Anis Fauziah (2023) Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Studi di Wilayah Hukum Polres Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120039_Cover.pdf Download (93kB)
	Teks S_HTN_191120039_Lampiran Depan.pdf Download (860kB)
	Teks S_HTN_191120039_BAB I.pdf Download (409kB)
	Teks S_HTN_191120039_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (352kB)
	Teks S_HTN_191120039_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (388kB)
	Teks S_HTN_191120039_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (277kB)
	Teks S_HTN_191120039_BAB V.pdf Download (91kB)
	Teks S_HTN_191120039_Daftar Pustaka.pdf Download (243kB)

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban, untuk itu diperlukan lembaga yang bisa menjalankan fungsi tersebut yaitu lembaga kepolisian. Namun kenyataannya dalam lembaga kepolisian tersebut, masih banyak ditemukan anggota Polri yang kerap kali melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah : 1) Bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Polres Pandeglang? 2) Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Di Polres Pandeglang? Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang Pasal 6 huruf q dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri di Polres Pandeglang, 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap penyalahgunaan wewenang di Polres Pandeglang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyalahgunaan wewenang dalam pasal 6 huruf q PP No. 2 tahun 2003 yang terjadi di Polres Pandeglang setiap tahun mengalami naik turun, dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus, kasus yang sering terjadi adalah meminjam uang (hutang) namun tidak dikembalikan. Setiap kasus tersebut sudah di proses melalui sidang disiplin dengan hukuman yang berbeda tergantung dari keputusan ankum dan dari perbuatan yang telah dilakukan. 2) Polri merupakan badan yang berada di bawah eksekutif atau dalam Islam disebut al-Sultah al-Tanfidziyyah, Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri di Polres Pandeglang dalam fiqh siyasah sangat tidak dibenarkan dan termasuk dalam kategori risywah (suap), al-Ghasysy (penipuan) dan/atau al-Ghulul (penggelapan harta), yang merupakan kejahatan seperti sama halnya mencuri kekayaan untuk kepentingan pribadi.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Fiqh Siyasah, Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, PP No 2 Tahun 2003
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 347 Prosedur Sipil & pengadilan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	27 Nov 2023 08:31
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:14
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13802

Actions (login required)

Lihat Item