Aulia, Esya Cahaya (2023) Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kota Cilegon Kecamatan Cibeber). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120130_Cover.pdf Download (116kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120130_Lampiran Depan.pdf Download (442kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120130_Bab I.pdf Download (239kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_191120130_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (350kB)
	Teks S_HTN_191120130_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (174kB)
	Teks S_HTN_191120130_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (295kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120130_Bab V.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120130_Daftar Pustaka.pdf Download (278kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Kekerasan seksual adalah jenis cedera psikologis yang mencakup mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual adalah tindakan menghina, melecehkan, atau melukai tubuh atau sistem reproduksi seseorang karena ketidak seimbangan kekuatan atau ketidakseimbangan seksual. Penelitian ini membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di Kota Cilegon Khususnya Kecamatan Cibeber dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir kasus kekerasan tersebut. Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimanakah Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014? dan 2.) Bagaimanakah upaya yang yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan kepada para korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon ? Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan Hak asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014 dan 2.) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut dan upaya perlindungan apa saja diberikan kepada para korban kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dan penelitian lapangan (field research) atau disebut kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah: 1.) Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan kewenangan pemerintah yakni pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah 2.)Pemerintah memberikan upaya dalam meminimalisir kasus tersebut dengan cara memberikan seminar kepada para siswa/i SMP dan SMA juga masyarakat umum, dan upaya pemerintah yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual yakni dengan memberikan rumah singgah, yang mana disana para korban diberikan traumatic healing.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur, Undang Undang
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 344 Buruh, sosial, pendidikan & budaya hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	25 Okt 2023 08:08
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:15
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13569

Actions (login required)

Lihat Item