Prasetyo, Faiz Zaki (2023) Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120119_Cover.pdf Download (27kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120119_Lampiran Depan.pdf Download (814kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120119_Bab I.pdf Download (232kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120119_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (171kB)
	Teks S_HTN_171120119_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (321kB)
	Teks S_HTN_171120119_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (224kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120119_Bab V.pdf Download (9kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120119_Daftar Pustaka.pdf Download (138kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjadikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagai prioritas. Namun perlindungan terhadap warga negara belum sepenuhnya maksimal dengan kewenangan constitusional riview yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Perkembangan ketatanegaraan belakangan ini seakan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam hal constitutional complaint atau dapat juga disebut dengan pengaduan konstitusional. Kebutuhan ini dapat dilihat pada banyaknya lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara melalui perbuatan lembaga publik. Namun wadah untuk pengaduan ini masih belum ada, hanya saja untuk saat ini untuk kepentingan pewadahan constitutional complaint dibungkus melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia? 2) Bagaimana kewenangan constitutional complaint jika diimplementasikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia, 2) Untuk mengetahui bagaimana kewenangan constitutional complaint jika diimplementasikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan pustaka (library research). Sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia dipraktekan dalam dua bentuk yaitu perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan dan non-pengadilan. Contoh perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan yaitu melalui pengadilan tata negara (cq Mahkamah Konstitusi) dengan menerapkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai wadah pengujian konstitusionalitas undang-undang (Judicial review). Sedangakan contoh perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme non-pengadilan yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2). Implementasi pengaduan konstitusional (constitutional complaint) melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa jalan yaitu; a) Melakukan perubahan terhadap UUD 1945; b) Melalui praktek peradilan cq Mahkamah Konstitusi; c) Melalui legislative interpretation; d) Melalui judicial interpretation.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 344 Buruh, sosial, pendidikan & budaya hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	06 Okt 2023 03:31
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:21
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13411

Actions (login required)

Lihat Item