Agustiana, Dewi (2023) Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110136_COVER.pdf Download (135kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110136_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110136_BAB I.pdf Download (503kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HKI_171110136_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (291kB)
	Teks S_HKI_171110136_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (636kB)
	Teks S_HKI_171110136_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (339kB)
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110136_BAB V.pdf Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110136_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (399kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Banyaknya kasus di Kelurahan Pengampelan Kec.Walantaka tidak terpenuhinya hak-hak hadhanah anak pasca perceraian seperti tidak diberikannya nafkah yang memadai, kurangnya kasih sayang, perlindungan terhadap tumbuh kembang mereka, pendidikan yang layak. Yang dimana seharusnya mereka dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tua, dengan terjadinya itu penulis menimbulkan rasa ingin tahu untuk meneliti lebih jauh tentang judul. Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayiz dalam hadhanah dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014? 2. Apa faktor-faktoryang menyebabkan terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak anak dalam hadhanah pasca bercerai dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU.No.35 Tahun 2014. 2.Menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak anak dalam hadhanah pasca bercerai di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mummayiz dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu dengan adanya komisi perlindungan anak yang didalamnya meningkatkan efektivitas dan pengawasan dalam hak-hak anak, didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang menyebutkan kewajiban orang tua terdapat dalam pasal (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri. Faktor-faktor yang membuat orang tua lalai akan tanggung jawab nya yaitu kurangnya pemahaman ilmu agama dan pemahaman akan isi undang-undang tentang hak-hak anak, umur yang masih muda saat menikah membuat kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak, kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya kepedulian masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang menimpa tetangganya, kurang berjalannya fungsi KUA/BP4 atas efektivitas mencegah perceraian, tidak dimasukan Tuntutan Nafkah Anak dalam isi Surat Gugat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.33 Putusnya perkawinan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	08 Sep 2023 04:18
Perubahan Terakhir:	08 Sep 2023 04:18
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13197

Actions (login required)

Lihat Item