Choirunnisa, Ratu Nadia (2023) Penolakan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor: 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HKI_181110076_COVER.pdf Download (225kB)
	Teks S_HKI_181110076_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (315kB)
	Teks S_HKI_181110076_BAB I.pdf Download (346kB)
	Teks S_HKI_181110076_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (393kB)
	Teks S_HKI_181110076_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (265kB)
	Teks S_HKI_181110076_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (330kB)
	Teks S_HKI_181110076_BAB V.pdf Download (161kB)
	Teks S_HKI_181110076_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)

Abstrak

Putusan Gugat Cerai perkawinan poligami ilegal menjadi masalah ketika istri menuntut cerai kepada suami karena alasan perceraian, sementara suami masih terikat dalam perkawinan dengan istri sahnya.Perkawinan poligami ilegal merupakan perkawinan poligami yang menurut Undang-undang keabsahannya tidak diakui karena perkawinannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan rnasalah penelitiannya adalah 1.Apa dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di pengadilan agama serang dalam putusan nomor 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg, 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai ? Tujuan penelitiannya adalah 1.Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim PA Serang dalam putusan penolakan gugatan cerai, 2.Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum postif terhadap putusan PA Serang No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg.telah sesuai atau tidak. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama,Dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di Pengadilan Agama Serang dalam putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin poligami, dimana pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat tidak sesuai ketentuan tersebut, Tergugat masih mempunyai istri yang sah dan statusnya belum pernah bercerai, ketika Tergugat menikahi Tergugat seharusnya Tergugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk meminta izin Poligami, namun hal tersebut tidak dilaksanakan Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Namun dalam pertimbangannya, Hakim tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar penolakan putusan cerai gugat tersebut.Contohnya “Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 3 ayat 2. Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang izin Poligami dari pengadilan. Kedua, dalam pandangan Hukum Islam terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah tidak bertentangan atau sesuai dengan keputusan pengadilan.Karena mengandung suatu maslahat terutama untuk istri dan anak tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum positif terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah benar dan tepat.Sebab bila perkawinan poligami ilegal tersebut dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan dibawah tangan maupun bagi yang menikahkan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Penolakan, Gugat Cerai, Poligami, Perkawinan
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.33 Putusnya perkawinan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	31 Jul 2023 04:11
Perubahan Terakhir:	31 Jul 2023 04:11
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12729

Actions (login required)

Lihat Item