Pudoli, Asep (2023) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_191120007_COVER.pdf Download (92kB)
	Teks S_HTN_191120007_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (381kB)
	Teks S_HTN_191120007_BAB I.pdf Download (291kB)
	Teks S_HTN_191120007_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (259kB)
	Teks S_HTN_191120007_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (227kB)
	Teks S_HTN_191120007_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (350kB)
	Teks S_HTN_191120007_BAB V.pdf Download (89kB)
	Teks S_HTN_191120007_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB)

Abstrak

Berdasarkan putusan nomor 68/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Putusan tersebut menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya putusan tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi negatif terhadap tugas, kinerja, dan wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Kemudian bagaimana putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas dan kinerja menteri dalam sistem pemerintahan presidensial? 2) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial? 3) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas, kinerja, dan wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, data sekunder, data tersier yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kemudian teknik pengolahan data menggunakan cara logika induktif yaitu dengan membahas dari yang bersifat khusus kemudian kepada yang bersifat umum. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 memiliki implikasi negatif terhadap tugas dan kinerja menteri, yaitu berpotensi terganggunya tugas utama sebagai menteri dan berpotensi tidak optimalnya kinerja menteri. Hal tersebut dapat terjadi ketika menteri fokus terhadap kepentingan pribadinya dari pada menjalankan tugas utamanya sebagai menteri. 2) Implikasi terhadap wewenang menteri yaitu berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat negara (menteri), salah satunya terjadi karena adanya konflik kepentingan. Hal tersebut dapat terjadi ketika menteri dalam menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pendukungnya. 3) Sedangkan putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah yaitu tidak ada larangan terkait menteri memiliki peran dan tugas ganda jika bisa berbuat adil dan mampu menjalankannya. Namun, lebih baik menteri tersebut mundur dari jabatannya untuk menghindari timbulnya kemudaratan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Implikasi, Tugas Menteri, Kinerja Menteri, Wewenang Menteri
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	28 Jul 2023 02:22
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:22
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12698

Actions (login required)

Lihat Item