Fajar, Muhammad (2023) Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HKI_191110144_Cover.pdf Download (91kB)
	Teks S_HKI_191110144_Lampiran Depan.pdf Download (463kB)
	Teks S_HKI_191110144_BAB I.pdf Download (465kB)
	Teks S_HKI_191110144_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (921kB)
	Teks S_HKI_191110144_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (604kB)
	Teks S_HKI_191110144_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (305kB)
	Teks S_HKI_191110144_BAB V.pdf Download (158kB)
	Teks S_HKI_191110144_Daftar Pustaka.pdf Download (200kB)

Abstrak

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang mana dalam Pasal 7 Ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsukan pernikahan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Semenjak diberlakukannya UU tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Membuat Permohonan dispensasi nikah meningkat hingga 3 kali lipat. Sehingga masih banyak permohonan dispensasi nikah di Jakarta Selatan. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana implementasi dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? 2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di pengadilan Agama Jakarta Selatan? 3. Bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1? Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi permohonan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 3. Untuk mengetahui bagaimana faktor pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keseluruhan data dianalisis secara induktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Terhadap Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah memberlakukan aturan ini, sehingga mengalami kenaikan permohonan dispensasi nikah sebesar 3 kali lipat pada tahu 2018-2020 serta persyaratan dan bukti untuk mengajukan dispensasi nikah lebih dipersulit dan ketat dari sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi, faktor agama dan pola pikir sosial dan faktor hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Mengenai Kelengkapan Syarat-Syarat dan Alat-Alat Bukti, Tidak Adanya Larangan Perkawinan dan Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Implementasi, perkawinan, dispensasi nikah, pengadilan agama
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 347 Prosedur Sipil & pengadilan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	07 Jun 2023 04:37
Perubahan Terakhir:	07 Jun 2023 04:37
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12547

Actions (login required)

Lihat Item