Hofifulloh, Hofifulloh (2023) Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Daerah Otonom Provinsi Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120092_Cover.pdf Download (61kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120092_Lampiran Depan.pdf Download (429kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120092_BAB I.pdf Download (602kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120092_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (187kB)
	Teks S_HTN_171120092_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (196kB)
	Teks S_HTN_171120092_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (153kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120092_BAB V.pdf Download (67kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120092_Daftar Pustaka.pdf Download (120kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Ruang laut sebagai salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyimpan sumber daya alam sudah seharusnya dikelola dengan baik dan benar sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undamg Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3). Dalam pengelolaan ruang laut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten untuk mengelola ruang laut di bawah 12 mil, dalam pelaksanakan keweangan tersebut bagaimanakah kewenangan pemerintahan Daerah Provinsi Banten dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta apakah yang menjadi faktor penghambat dan kendala dari pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di Provinsi Banten terfokus pada kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolaan wilayah ruang laut sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tumpang tindih kewenangan antara instansi baik antara pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemerintah Provinsi Banten, Ruang Laut, Kewenangan
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 341 Hukum bangsa
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	30 Mar 2023 07:59
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:22
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11782

Actions (login required)

Lihat Item