Ariesta, Aina Vira (2023) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120093_COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (35kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120093_LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (523kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120093_BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (636kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120093_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (182kB)
	Teks S_HTN_181120093_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (487kB)
	Teks S_HTN_181120093_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (560kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120093_BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (233kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120093_DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (211kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan polemik dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan berujung demonstrasi, hal yang paling banyak menuai kontroversi adalah perubahan kedudukan dan pemangkasan beberapa wewenang KPK dalam menjalankan fungsinya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?. 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan data sekunder berupa buku, jurnal hukum serta pandangan para ahli hukum (doktrin) baik dalam hukum positif maupun dalam fiqh siyasah, dalam hal ini penulis mengambil pandangan dari H.A Basiq Djalil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1. Revisi UU nomor 19 tahun 2019 memudarkan state independent agencies dan anti-corupption agencies dan membatasi ruang gerak KPK dalam menjalankan tugasnya. Hal ini ditandai dengan menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif, yang berdampak pada penyerahan tanggung jawab penghapusan undang-undang kepada Presiden, jika pemberantasan korupsi tidak berjalan. Serta mengubah status pegawai KPK menjadi ASN, menjadikan KPK tidak lagi mempunyai kewenangan menyeleksi para pegawainya untuk mengisi struktur organisasi KPK yang meliputi berbagai bidang. Terkait penyelidikan KPK harus terlebih dahulu memberitahukan dewan pengawas dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan dan dalam proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan dan KPK dapat dikenai SP3 jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 2. Sedangkan dalam konteks fiqh siyasah KPK memiliki kesamaan dengan wil ̅yah al-ma ̅alim yakni kedudukan KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 sama dengan wil ̅yah al-ma ̅alim yang ada dalam naungan lembaga sulṭah tanf di ̅ yyah (lembaga eksekutif), keduanya memiliki fungsi yang sama yakni menerima laporan atas dugaan perilaku zalim yang dilakukan pejabat kepada rakyatnya dalam memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas hak-haknya. Namun perbedaannya adalah ruang lingkup wil ̅yah al-ma ̅alim lebih luas.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x6 Sosial dan budaya > 2x6.2 Politik
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.IPI Tsulatsiah Andi
Tanggal Disetorkan:	20 Jan 2023 08:40
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:13
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11007

Actions (login required)

Lihat Item