Politik Hukum Omnibus Law dalam Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah

Septia, Ayu (2023) Politik Hukum Omnibus Law dalam Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120154_COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (112kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120154_LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (433kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120154_BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (353kB) | Pra Tinjau
[img] Teks
S_HTN_181120154_BAB II.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (430kB)
[img] Teks
S_HTN_181120154_BAB III.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (265kB)
[img] Teks
S_HTN_181120154_BAB IV.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (411kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120154_BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (93kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120154_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (233kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Omnibus Law merupakan suatu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang merevisi banyak undang-undang sekaligus, menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Menggabungkan beberapa undang-undang yang berkaitan menjadi satu undang-undang dengan substansi baru. Namun dalam perjalananya, pembentukan konsep Omnibus Law pertama kali di berlakukan di Indonesia menuai pro dan kontra. Berbagai penolakan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Masalah disharmonisasi, pemilihan materi yang tidak sesuai, transparansi, partisipasi publik dan ego sktoral menjadi dasar perhatian publik pada pembentukan undang-undang Omnibus Law tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diangkat yaitu:1). Bagaimana Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; 2). Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui, menelaah dan meneliti mengenai Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Untuk mengetahui dan menelaah Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap politik hukum Omnibus Law, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Atas Perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta bahan-bahan lainnya terdiri dari buku-buku, skripsi, Jurnal, dan sebagainya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa politik hukum dalam pembentukan undang-undang Omnibus Law dalam realitanya inkonstitusional dan tidak sejalan dengan ketentuan dan asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dilakukan perbaikan untuk menjamin tranparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebuah peraturan agar dapat dilaksankan secara efektif dan efisen.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: S.IPI Tsulatsiah Andi
Tanggal Disetorkan: 20 Jan 2023 03:58
Perubahan Terakhir: 25 Mar 2024 03:26
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10989

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.