Budiman, Aep (2022) Implementasi Pasal 58 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Relevansinya dengan Konsep Siyasah Dusturiyah (Studi di Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120064_COVER.pdf Download (103kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120064_LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI.pdf Download (897kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120064_BAB I.pdf Download (362kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120064_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (163kB)
	Teks S_HTN_181120064_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (462kB)
	Teks S_HTN_181120064_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (419kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120064_BAB V.pdf Download (159kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120064_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pengimplementasian Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahum 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam hal pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) dan analisis Hukum Tata Negara (siyasah) terkait keberadaan Kanwil Kemenkumam dalam proses kegiatan harmonisasi ranperda dan relevansinya berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, 2) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan kewenangan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan 3) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keberadaan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan relevansinya dengan konsep siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris (sosiologis). Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah pertama, Implementasi Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 dalam proses pengharmonisasian ranperda oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dilaksanakan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih (conflict of norm) antar satu peraturan dengan peraturan lainnya guna mewuudkan sistem hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Kedua, Kedudukan Kanwil Kemenkumhan Provinsi Banten dalam proses harmonisasi peraturan daerah sudah diatur signifikan dalam sistem hukum nasional. Ketiga, proses kegiatan harmonisasi ranperda yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Banten di dalam konsep siyasah dusturiyah meletakan al-Qur’an sebagai sumber utama dan hadis-hadis rasulullah yang berhubungan dengan imamah.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Undang-Undang, Siyasah Dusturiyah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Apr 2023 07:24
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:57
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10693

Actions (login required)

Lihat Item