Saputra, Dianto (2022) Konsep Kampung Keluarga Berencana Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110066_COVER.pdf Download (101kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110066_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (397kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110066_BAB I.pdf Download (362kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HKI_171110066_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (223kB)
	Teks S_HKI_171110066_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (383kB)
	Teks S_HKI_171110066_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (542kB)
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110066_BAB V.pdf Download (90kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_171110066_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Program Kampung Keluarga Berencana diusulkan sebagai upaya pembangunan Indonesia, dari aspek terkecil dalam suatu negara yakni keluarga. Ketahanan nasional, bisa dilihat dari bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga, demikian hal nya, ketahanan masyarakat, tercermin dari keluarga. Program kampung keluarga berencana disampaikan sebagai upaya preventif, guna penanggulangan kepadatan penduduk yang tidak berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari semboyan BKKBN, dua anak cukup, mencerminkan kualitas lebih di utamakan dari pada kuantitas. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana konsep kampung keluarga berencana menurut persepektif hukum Islam dan hukum positif serta pendapat para tokoh agama dan masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kampung keluarga berencana menurut persepektif hukum Islam dan hukum positif serta pendapat para tokoh agama dan masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan), dan metode analisa kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan menggunakan wawancara, observasi dan kemudian dianalisis dengan teori konsep kampung keluarga berencana menurut persepektif hukum Islam dan hukum positif. Masih banyaknya keraguaan dari masyarakat sehingga harus adanya pendekatan serta pendampingan dari aparatur pemerintah desa serta bkkbn tingkat desa serta mui kecamatan untuk menjelaskan baik secara hukum Islam ataupun hukum positif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya. hukum Islam serta hukum positif sudah masuk dalam prinsip penjagaan hak asasi manusia, sehingga nilai yang ada dalam program kampung keluarga berencana sebagai alat atau sarana penunjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sangat sesuai.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.39 Aspek munakahat lainnya > 2x4.391 Keluarga berencana
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	14 Des 2022 03:09
Perubahan Terakhir:	14 Des 2022 03:09
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10649

Actions (login required)

Lihat Item