Nurhasanah, Anassya (2022) Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ditinjau dari UU no. 18 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Disnakertrans Kabupaten Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_ 181120001_COVER.pdf Download (103kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_ 181120001_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (548kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_ 181120001_BAB I.pdf Download (466kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_ 181120001_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (183kB)
	Teks S_HTN_ 181120001_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (452kB)
	Teks S_HTN_ 181120001_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (342kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_ 181120001_BAB V.pdf Download (93kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_ 181120001_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia terutama yang berada di Kabupaten Serang. Perlindungan adalah suatu cara, proses, dan perbuatan untuk melindungi. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia. Rumusan masalahnya adalah : 1) Apa saja faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang?, dan 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah? Tujuan penelitiannya adalah : 1) Untuk mengetahui faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang, dan 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah. Adapun metode penelitian ialah kualitatif. Dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung atau tengah terjadi yang bertujuan agar data yang diteliti sesuai mengenai objek penelitian yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah di Disnakertrans Kabupaten Serang dimulai dari proses pendaftaran, pengurusan kelengkapan dengan keabsahan dokumen, fasilitas jaminan sosial, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kerja, pembinaan dan pengawasan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), perlindungan keluarga Pekerja Migran Indonesia. dan 2) Faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang ialah pemalsuan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia, keberangkatan tidak melalui lembaga yang berwenang, keberangkatan dari Daerah yang berbeda dari Daerah asal, permasalahan gaji yang tidak dibayar, dan terjadi kekerasan fisik, psikis dan penganiayaan. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, masih mengalami banyak kendala. Baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari Calon Pekerja Migran itu sendiri.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi > 331 Buruh ekonomi
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	16 Nov 2022 02:10
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:48
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10385

Actions (login required)

Lihat Item