Rahma, Meylin Aulia (2022) Penanganan Pemerintah terhadap Anak pada Manusia Silver Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120074_COVER.pdf Download (117kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120074_LAMPIRAN DEPAN.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (798kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120074_BAB I.pdf Download (334kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120074_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (327kB)
	Teks S_HTN_181120074_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (435kB)
	Teks S_HTN_181120074_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (511kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120074_BAB V.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120074_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Maraknya masyarakat yang melakukan kegiatan mengemis seperti contoh menjadi manusia silver, dalam hal tersebut pemerintah kota Tangerang selatan perlu bertanggung jawab atas masyarakatnya. di kota Tangerang selatan belum ada peraturan daerah yang khusus untuk masalah penangan pengemis atau gelandangan dan sebagainya, dalam masalah ini ada salah satu peraturan daerah ada yang merujuk pada kasus tersebut yaitu, didalam Peraturan daerah No. 16 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial (PKS). Penelitian yang digunakan oleh penulis metode penelitian kualitatif pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif. Metode kualitatif banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial. Sumber data : primer dan sekunder, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian faktor penyebab maraknya anak-anak yang dijadikan manusia silver untuk mengemis sebagai yaitu : pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor minimnya pengetahuan mengenai kesehatan. Dalam Hukum Islam kita memang tidak akan menemukan aturan hukum atau penjelasan yang menjelaskan tentang penelantaran anak, walau demikian bukan berarti seorang anak dapat diperlakukan semena-mena. Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Qur`an dan hadist yang memerintahkan dan melindungi kesejahteraan anak yang terdapat didalam surat Al-baqarah ayat 233. Dalam kasus ini Dinas Sosial kota Tangerang Selatan memberikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertera dalam pasal 11 Peraturan Daerah kota Tangerang selatan No. 16 Tahun 2019 kepada ibu dan anak yang termasuk ke dalam golongan PMKS, akan tetapi hanya bisa memberikan usaha rehabilitasi yang berupa bimbingan mental dan bimbingan sosial.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, PMKS, Manusia Silver
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	16 Nov 2022 02:12
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:34
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10383

Actions (login required)

Lihat Item