Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang)

Mutamimah, Mutamimah (2022) Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120157_COVER.pdf

Download (89kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120157_LAMPIRAN DEPAN.pdf

Download (532kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120157_BAB I.pdf

Download (306kB) | Pra Tinjau
[img] Teks
S_HTN_181120157_BAB II.pdf
Restricted to Hanya staf repositori

Download (240kB)
[img] Teks
S_HTN_181120157_BAB III.pdf
Restricted to Hanya staf repositori

Download (304kB)
[img] Teks
S_HTN_181120157_BAB IV.pdf
Restricted to Hanya staf repositori

Download (144kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120157_BAB V.pdf

Download (89kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
S_HTN_181120157_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (224kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan fungsi dari BPD merancang dan menyepakati perdes, penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja kepala desa. Pada masa pandemi covid 19 ini pemerintah pusat memberikan berbagai bantuan untuk masyarakat desa salah satunya BLTDD yang dalam penyalurannya terdapat berbagai permasalahan. Sejalan dengan hal tersebut maka bagaimana peran dan fungsi BPD desa Blukbuk dalam membantu penyelesaian permasalahan BLTDD tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris-normatif. Adapun perumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa Blukbuk dalam upaya pengawasan bantuan langsung tunai dana desa? 2). Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa di Desa Blukbuk? 3). Apa saja upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blukbuk dalam melakukan pengawasan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi peran Badan Permusyawaratan Daerah Desa Blukbuk dalam upaya Pengawasan bantuan langsung tunai dana desa dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran BLTDD di desa Blukbuk dan mengetahui apa saja upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blukbuk dalam melakukan pengawasan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan dibantu jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dimana pada penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik itu berupa wawancara, pengamatan atau observasi, ataupun penyebaran kuisioner. Pendekatan yuridis Normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi peran badan permusyawratan desa Blukbuk dalam penyelesaian permasalahan bantuan langsung tunai dana desa adalah dengan selalu mengonrtrol dan mengawasi setiap pengalokasian dana desa dalam hal BLTDD ini agar meminimalisir terjadinya penyelewengan dana dan semacamnya, adapun faktor penghambat penyaluran BLTDD di Desa Blukbuk adalah kurang tepatnya sasaran penerima BLTDD, dan tidak lengkapnya persyaratan dokumen para penerima BLTDD adapun faktor pendukungnya adalah prosedur penyalurannya tidak sulit dan cukup mudah dan adanya transparansi data penerima BLTDD pada tiap tahapanya. Adapun upaya BPD Blukbuk dalam penyelesaian permasalahan BLTDD ini adalah dengan pembentukan tim khusus guma memantau langsung di lapangan setiap tahap penyeluran BLTDD tersebut.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan: 16 Nov 2022 02:14
Perubahan Terakhir: 25 Mar 2024 02:59
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10381

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.